Wih!! Anggodo Kirimi Presiden SBY Surat, Minta Untuk Adnan Buyung Dipecat , Sakti Benar!!

Anggodo dalam poster pendemo dijadikan Jendral Polisi

Anggodo Widjojo, aktor utama yang diduga berperan dalam skandal kriminalisasi pimpinan KPK tidak hanya berani mencatut RI-1 dalam rekaman yang diperdengarkan di sidang Mahkamah Konstitusi, beberapa waktu lalu. Adik Anggoro Widjojo itu juga pandai ‘bermain’ dengan menyurati presiden SBY.

Surat yang disampaikan kepada Presiden itu terkait anggapan mereka pada Tim Pencari Fakta yang dipimpin DR Andan Buyung Nasution. Alasannya, Tim Pencari Fakta atau yang lebih populer itu sudah tidak independen lagi. Selain itu, Anggodo Cs, merasa mendapatkan perlakuan tidak adil dari tim indpenden berisi orang-orang terbaik pilihan SBY itu.

Dalam surat itu, kuasa hukum Anggodo, Bonaran Situmeang SH menyebutkan beberapa tuduhan keberpihakan TPF kepada KPK. Antara lain, meminta polisi menangguhkan penahanan tersangka Bibit samad Rianto dan Chandra M Hamzah dari Bareskrim, Mabes Polri beberapa waktu lalu.

Poster Jendral Besar Anggodo Widjojo

“Perkataan Adnan Buyung Nasution yang menyatakan klien kami telah mencarter pesawat untuk melarikan diri sungguh tanpa dasar,” kata Bonaran di Bareskrim Mabes, Polri Senin (9/11).

Yang lebih parah lagi, Bonaran menduga keberpihakan TPF khususnya Adnan pada KPK, agar perkara dugaan impor sapi fiktif di Departemen Sosial yang melibatkan Iken Nasution anaknya, tak diusut KPK.

Karenanya dalam surat itu, Bonaran meminta presiden agar meninjau kembali keberadaan Adnan dalam tim TPF. “Mohon juga agar rekomendasi ketua maupun tim delapan dibatalkan presiden karena lahir dari conlfict of interest (konflik kepentingan),” ujar Bonaran. (Sumber JPNN)

Anggodo, Sakti sekali memang pengusaha yang satu ini, sejengkalpun Anggodo tidak bergeming bahkan maju terus untuk mengkukuhkan posisinya

Buyung Tertawa Melihat Anggodo Pakai Pakaian Polisi

Anggodo, The Real Kapolri

Ketua Tim Delapan, Adnan Buyung Nasution, tidak bisa menahan tawa melihat poster Anggodo Widjojo berseragam polisi yang dipajang demonstran pada aksi unjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Minggu (8/11).

Menurut Adnan di Gedung Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Jakarta, Senin, publik memang berhak merasa geram setelah dibukanya rekaman pembicaraan di sidang Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperdengarkan Anggodo bisa memerintah penegak hukum dengan imbalan uang.

“Itu kan yang bikin orang marah, kok bisa di negara ini orang atur-atur dengan duit yang banyak. Dia kan penyandang dana, maka sekarang ada poster kapolri dengan tampang dia, saya senang lihatnya. Tertawa terbahak-bahak saya,” tutur Adnan.

Adnan menilai rekaman pembicaraan Anggodo memang memperlihatkan bahwa praktik mafia hukum di Indonesia memang benar terjadi.

Untuk itu, ia berharap kasus hukum Chandra dan Bibit yang diduga telah direkayasa dapat menjadi pintu masuk untuk membersihkan sistem hukum Indonesia dari praktik-praktik mafia. “Kita kan sudah terlanjur masuk kepada masalah, masa menutup mata,” ujarnya.

Untuk itu, kata Adnan, Tim Delapan dalam salah satu rekomendasinya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Kepala Negara untuk melakukan tindakan cepat berupa pembersihan institusi penegak hukum dari para pejabat yang bertanggung jawab apabila nantinya dapat dibuktikan telah terjadi rekasaya dalam kasus Bibit dan Chandra.

Saat ini Tim Delapan telah memiliki kesimpulan awal tentang apakah memang terjadi rekayasa dalam kasus hukum Bibit dan Chandra atau tidak . (Antara)